Bali – Seorang warga negara Inggris yang sempat divonis hukuman mati di Indonesia akhirnya dipulangkan ke negaranya dengan alasan kemanusiaan. Keputusan ini menarik perhatian publik internasional dan memicu perdebatan tentang penerapan hukuman mati bagi warga asing di Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan pertimbangan medis serta kerja sama diplomatik antara kedua negara.
Wanita tersebut, yang diketahui bernama Sarah Mayfield (bukan nama sebenarnya demi alasan privasi), sebelumnya divonis mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 2014 karena terbukti menyelundupkan lebih dari 5 kilogram kokain melalui Bandara Internasional Ngurah Rai. Kasusnya menjadi sorotan dunia dan memicu perdebatan panjang mengenai kebijakan narkotika dan perlakuan terhadap narapidana asing di Indonesia.
Kondisi Kesehatan Jadi Pertimbangan Utama
Menurut keterangan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), keputusan untuk memulangkan Sarah dilakukan setelah adanya laporan medis yang menunjukkan kondisi kesehatannya memburuk. Ia dilaporkan menderita penyakit kronis yang membutuhkan perawatan intensif dan fasilitas medis yang tidak tersedia di Lapas Kerobokan, Bali.
“Keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan. Pemerintah Indonesia tetap menghormati hukum yang berlaku, namun juga mempertimbangkan hak asasi manusia, terutama bagi narapidana yang mengalami kondisi kritis,” ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham dalam konferensi pers, Jumat (7/11/2025).
Pemulangan Sarah dilakukan melalui kerja sama diplomatik antara pemerintah Indonesia dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Setelah menjalani serangkaian prosedur hukum dan administratif, Sarah akhirnya diterbangkan ke London dengan pengawalan ketat. Ia akan melanjutkan perawatan medis di fasilitas kesehatan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah Inggris.
Respons Pemerintah Inggris dan Aktivis HAM
Pemerintah Inggris menyambut baik keputusan Indonesia tersebut. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan apresiasi terhadap sikap kemanusiaan Indonesia dan menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Sementara itu, sejumlah aktivis HAM di Indonesia dan luar negeri menilai langkah ini sebagai bentuk kemajuan dalam penegakan prinsip kemanusiaan di sistem peradilan Indonesia. “Pemulangan Sarah adalah contoh nyata bahwa keadilan dapat berjalan berdampingan dengan kemanusiaan. Ini bisa menjadi momentum evaluasi terhadap kebijakan hukuman mati,” ujar aktivis HAM internasional, Laura Jenkins, dalam wawancara dengan media Inggris.
Namun, di sisi lain, beberapa pihak menilai keputusan ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa hukum di Indonesia bisa dilunakkan melalui tekanan diplomatik. Pemerintah menegaskan bahwa setiap keputusan diambil secara independen dan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Harapan Baru untuk Reformasi Hukum
Kasus ini membuka kembali diskusi publik mengenai efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan narkotika di Indonesia. Beberapa kalangan akademisi hukum menilai bahwa pendekatan yang lebih manusiawi, seperti rehabilitasi dan kerja sama internasional dalam penanganan kasus narkotika lintas negara, bisa menjadi alternatif yang lebih konstruktif.
“Kasus Sarah menunjukkan bahwa sistem hukum kita bisa fleksibel tanpa kehilangan prinsip keadilan. Ini menjadi pelajaran penting bagi diplomasi hukum Indonesia di masa depan,” kata pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Prof. Rudi Santosa.
Dengan kepulangan Sarah ke Inggris, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan penegakan hukum tetap tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika. Namun, pertimbangan kemanusiaan akan selalu menjadi bagian dari kebijakan pemasyarakatan, terutama bagi mereka yang menghadapi kondisi kesehatan berat.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan supremasi hukum — sebuah keseimbangan yang menjadi tantangan besar di era global saat ini.
