Joki STNK: Kemudahan Semu, Risiko Nyata di Balik Nama
Fenomena "joki STNK" semakin marak di tengah masyarakat, menggambarkan praktik pendaftaran kendaraan bermotor atas nama individu yang bukan pemilik atau pengguna sebenarnya. Ini adalah modus "pinjam nama" yang kerap dipilih untuk menghindari berbagai konsekuensi hukum atau finansial.
Mengapa Fenomena Ini Muncul?
Motif utama di baliknya beragam:
- Menghindari Pemblokiran STNK: Bagi pemilik kendaraan lama yang belum balik nama, mendaftarkan kendaraan baru atas nama yang sama akan menyebabkan STNK lama terblokir secara otomatis. Joki STNK menjadi solusi untuk tetap bisa memiliki kendaraan baru.
- Menghindari Pajak Progresif: Sistem pajak progresif menerapkan tarif yang lebih tinggi untuk kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan menggunakan nama joki, pemilik asli dapat menghindari beban pajak tambahan ini.
- Menghindari Tilang Elektronik (ETLE): Dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang terekam ETLE, surat tilang akan dikirim ke alamat sesuai STNK. Dengan nama joki, pemilik asli berharap tidak langsung terkena sanksi.
Analisis Hukum dan Risiko yang Mengintai
Secara eksplisit, tidak ada pasal dalam Undang-Undang yang secara langsung melarang praktik "joki STNK". Namun, praktik ini jelas bertentangan dengan semangat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya Pasal 72 yang menekankan pentingnya data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang akurat dan sesuai dengan pemiliknya.
Meskipun terlihat "legal" karena tidak ada larangan langsung, risiko dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya sangat besar:
-
Bagi "Joki" (Peminjam Nama):
- Beban Pajak Progresif: Joki akan menanggung beban pajak progresif jika kendaraan yang didaftarkan atas namanya lebih dari satu, meskipun bukan miliknya.
- Potensi Terlibat Masalah Hukum: Jika kendaraan yang didaftarkan digunakan untuk tindak pidana, nama joki akan menjadi pihak pertama yang dicari oleh aparat penegak hukum.
- Kesulitan Jual Kendaraan Pribadi: Joki akan kesulitan menjual kendaraan pribadinya karena namanya sudah terdaftar memiliki banyak kendaraan.
-
Bagi Pemilik Asli Kendaraan:
- Status Kepemilikan Abu-abu: Kepemilikan kendaraan menjadi tidak sah secara hukum.
- Kesulitan Klaim Asuransi: Klaim asuransi akan sulit atau bahkan ditolak karena nama pemilik polis dan nama di STNK berbeda.
- Risiko Kehilangan Aset: Jika joki meninggal dunia, bangkrut, atau terlibat masalah hukum, pemilik asli akan sangat kesulitan mengklaim kembali kendaraannya.
-
Bagi Negara:
- Potensi Kerugian Negara: Negara kehilangan potensi pendapatan dari sektor pajak yang seharusnya dibayarkan.
- Menghambat Penegakan Hukum: Praktik ini menghambat efektivitas penegakan hukum, terutama tilang elektronik (ETLE), karena data pelanggar tidak akurat.
Kesimpulan
Fenomena joki STNK adalah cerminan dari celah hukum dan upaya masyarakat untuk mencari jalan pintas. Meskipun menawarkan kemudahan sesaat, risiko yang menyertainya jauh lebih besar dan dapat menimbulkan masalah hukum serta finansial di kemudian hari, baik bagi joki maupun pemilik asli. Pemerintah perlu memperketat regulasi dan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan kendaraan yang sah dan risiko di balik praktik joki STNK. Masyarakat juga harus menyadari bahaya yang mengintai demi menghindari jerat hukum tak terduga.
