Pemerkosaan: Merajut Kembali Keadilan, Mengukuhkan Perlindungan Korban
Pemerkosaan adalah tindak pidana keji yang merampas harkat, martabat, dan otonomi tubuh seseorang secara paksa. Dampaknya tak hanya fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis mendalam dan trauma jangka panjang bagi korban. Ini bukan sekadar kejahatan seksual, melainkan kekerasan berbasis gender yang menghancurkan.
Kerangka Hukum yang Menguat
Di Indonesia, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kini diperkuat secara signifikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS secara khusus memperluas definisi, memperberat sanksi bagi pelaku, dan yang terpenting, menempatkan hak-hak korban sebagai prioritas utama dalam seluruh proses hukum.
Perlindungan Komprehensif bagi Korban
UU TPKS menggarisbawahi perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban pemerkosaan, meliputi:
- Kemudahan Pelaporan: Korban berhak melaporkan tanpa hambatan, dengan jaminan kerahasiaan identitas, penanganan yang sensitif gender, dan tanpa viktimisasi sekunder.
- Bantuan Medis dan Psikologis: Negara wajib menyediakan layanan kesehatan, visum et repertum, dan konseling psikologis gratis untuk pemulihan trauma fisik dan mental korban.
- Pendampingan Hukum: Korban berhak mendapatkan pendampingan pengacara sejak awal proses hukum, memastikan hak-haknya terpenuhi dan suaranya didengar.
- Perlindungan Selama Proses Hukum: Meliputi perlindungan dari ancaman, intimidasi, serta jaminan keamanan selama penyelidikan, penyidikan, dan persidangan.
- Restitusi dan Kompensasi: Korban berhak atas ganti rugi materiil dan imateriil dari pelaku atau negara untuk kerugian yang diderita akibat kejahatan tersebut.
Tantangan dan Harapan
Meskipun kerangka hukum semakin kuat, tantangan implementasi masih besar, mulai dari stigma sosial, minimnya kesadaran aparat penegak hukum, hingga ketakutan korban untuk bersuara. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan publik sangat krusial untuk memastikan setiap korban mendapatkan keadilan dan pemulihan.
Kesimpulan
Tujuan akhir perlindungan hukum adalah mengembalikan rasa aman, martabat, dan keadilan bagi korban pemerkosaan. Setiap langkah hukum harus berorientasi pada pemulihan penuh korban, memastikan pelaku dihukum setimpal, dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Keadilan bukan hanya tentang hukuman, melainkan juga tentang pemulihan dan penguatan kembali individu yang telah dirampas hak-hak dasarnya.
